Inovasi Daerah Akan Terapkan Model Replikasi

LAMBAR-Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri selain akan memberikan penghargaan pada daerah yang sudah maju dan berkembang, juga akan menerapkan sistem replikasi inovasi daerah,hal itu merupakan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan Sistem replikasi inilah nantinya akan mengambil beberapa daerah yang sudah maju, lalu coba diterapkan pada daerah yang tertinggal,kata dodi.

Masih kata Dodi,daerah yang sudah maju dan berkembang itu menurut Dodi,saat pemaparan tersebut, Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji menanggapi penerapan replikasi tersebut,dia berharap, BPP Kemendagri sebagai pionir dalam penerapan inovasi daerah bisa paham betul bagaimana kondisi daerah yang berkembang dan tertinggal.

 “Kita harus tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah yang tertinggal, jangan mudah menyamakan suatu daerah yang kemampuan dan letak geographisnya berbeda,” pinta Dodi kepada Pusat Inovasi Daerah.

Lebih lanjut, Dodi berharap pertemuan ini dapat kembali membahas mengenai replikasi inovasi yang sangat berperan penting bagi kesuksesan program besar BPP Kemendagri .  

Kabupaten Lampung Barat Besok Jum'at (31/08/2018)Akan Menggelar Rakor Penerapan Replikasi Inovasi Daerah Badan Litbang Kemendagri Di Ruang Rapat Kagungan, Hal ini disampaikan oleh Kepala Balitbang Dodi Riyadmadji.

Dodi Mengatakan maksud dan tujuan kegiatan adalah ditetapkannya daerah penerapan Replikasi Inovasi Daerah melalui pusat jejaring inovasi daerah (Puja Indah) adalah untuk memastikan Replikasi Inovasi daerah dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam melakukan penataan ulang cara kerja dan layanan kepada masyarakat agar lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik sehingga siap untuk diterapkan secara nasional, Mendapatkan Daerah rujukan bagi daerah lain yang berhasil dalam penerapan Replikasi Inovasi daerah.

Selanjutnya tujuan dari kegiatan adalah Memastikan ketersediaan dukungan regulasi dan kebijakan dalam penerapan inovasi daerah, Memastikan terbangunnya komitmen para pemangku kepentingan ( Stakeholder).

Dalam penerapan inovasi daerah, memastikan aplikasi bekerja dengan baik, memastikan integrasi antar komponen sistem berjalan dengan baik, memastikan bisnis proses layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memastikan terjadinya efisiensi dan perbaikan cara kerja serta layanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik.

Kemudian Landasan Hukum adalah Undang- undang nomor 23 tahun 2014  tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.

Acara tersebut akan dibuka langsung oleh Asisten ll Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Ir.Natadjudin Amran. (Editorlambar.Com)