Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk (Kp3)

PESIBAR- Rakor Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) kabupaten pesibar
Dipimpin lansung oleh Sekretaris Daerah, Drs.Azhari.M.M.,didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, rapat koordinasi ini diikuti berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah kabupaten Pesibar, menyambut baik dengan digelarnya kegiatan ini karena hal ini sangat baik dan terkandung yang tujuan mulia untuk menyejahterakan petani,

“Saya sendiri anak petani, setelah pensiun nanti juga ingin bertani,problem selama ini sering terjadi kelangkaan pupuk disaat dibutuhkan oleh petani. Saya harap ini tidak terjadi dikabupaten Pesibar,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini Sekda,berharap bisa menyamakan persepsi untuk bersama sama menjaga stok pupuk dan pestisida agar para petani bisa menanam dengan baik, panen maksimal sehingga kebutuhan pangan dikabupaten pesibar bisa dipenuhi secara optimal.

“Jangan sampai pupuk bersubsidi disalahgunakan keberadaanya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa merugikan kepentingan petani,” tegasnya. 

  

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten pesibar,Ir.Jalalludin.M.P,mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk dan pestisida di pasaran dan juga terjamin keasliannya, tepat sasaran dan tepat harga sesuai HET yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

“Setelah ini diharapkan peredaran pupuk dan pestisida lebih tepat sasaran sampai ke tingkat petani atau kelompok tani dan tepat harga sesuai HET pupuk bersubsidi, serta dapat mencegah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi atau bahkan pemalsuan pupuk dan pestisida di wilayah kabupaten pesibar.

Sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman pertanian” ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

 Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di kabupaten lampung selatan di 5 (Lima) kecamatan sejak tahun 2016 yang lalu, persoalan- persoalan dalam distribusi pupuk bersubsidi dapat diatasi khususnya dalam pencapaian 6 (Enam) tepat.

Bahkan secarateknis “Sistemonline” tersebut memudahkan dalam sistem monitoring dan  evaluasi karena stakeholders dapat memantau secara periodik kemudian harga sesuai Het dan subjek penerima/kelompok sasaran yang jelas dan RDKK yang wajib akurat.

Sektaris Daerah kabupaten pesibar,(Sekda) Drs.Azhari.M.M.,mengatakan,setelah melalui proses yang cukup panjang melalui pengkajian pembelajaran kebeberapa daerah di indonesia (Jawa Tengah Dan Sumatera Barat) dan diskusiintensif ditingkat pusat termasuk dengan Pihc.

Selama lebih dari 1 (satu) tahun maka tersusunlah formula instrumen distribusi pupuk bersubsidi model dengan pola billing system yang tertuang dalam peraturan gubernur lampung nomor 99 tahun 2016 dan petunjuk teknisnya,Ucapnya.

Masih kata sekda,ini difasilitasi oleh PT.Bank Lampung, pola distribusi billing system ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi karena petani/kelompok tani menyetorkan uang pembelian langsung ke Bank lampung dengan harga Het dan pupuk langsung bisa diambil di kios.Inbuhnya.

Lanjut sekda,Pada tahun 2018 ini, pola distribusi Billing System pupuk bersubsididi kabupaten pesisir barat ini,baru diujicobakan di satu kecamatanya itu karya penggawa, yang terdiri dari ,51 (Lima Puluh Satu) kelompok tani,12 (Dua Belas) gapoktan,12 (Dua Belas) pekon,2 (Dua) kios pupuk bersubsidi,2 (Dua) distributor.

Berdasarkan gagasan gubernur lampung M. Ridho Ficardo,pemerintah provinsi lampung telah menetapkan peraturan gubernur Nomor 99 tahun 2016 tentang pola distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di provinsi lampung yang juga telah ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan gubernur lampung tahun 2016. 

Dasar pemikiran penetapan peraturan gubernur lampung Nomor 99 tahun 2016 tersebut adalah “Fenomena Berulang” yang sudah berlangsung lama yang dicermati oleh Gubernur Lampung antara lain.

Langkanya pasokan pupuk lonjakan harga, yang disebabkan oleh factor-faktor antara lain,alokasi pupuk bersubsidi yang lebih kecil dari kebutuhan pertanaman,terjadinya perembesan pupuk bersubsidi kepasar bebas.

penyusunan RDKK yang tidak akurat,karena biasanya petani merancang kebutuhan lebih besar dari luas pertanaman sesungguhnya dan ada kecenderungan penggunaan pupuk overdosis,alokasi pupuk bersubsidi yang lebih rendah dari usulan RDKK.

Secara khusus kabupaten pesisir barat tahun 2018 mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi berupa pupuk urea 6.173 ton dari usulan rdkk 15.046 ton (41%), pupuk sp-36 950 ton dari total usulan rdkk 7.480 ton (13%), pupuk npk 3.600 ton dari total usulan rdkk 14.844 ton (24%),pupuk za 430 ton dari total usulan 1.723 ton (25%), dan pupuk organik 600 ton dari total usulan 2.847 ton (21%),Jelasnya.

Acara pembukaan rapat koordinasi komisi pengawasan pupuk (KP3) kabupaten pesisir barat tahun 2018 dihadiri, wakil bupati pesisir barat,ketua dan anggota DPRD kabupaten pesibar.

Unsur forkopimda,sekretaris daerah, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana  dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,kepala PT. Pusri Dan PT. Petrokimia PPD Lampung.

Pimpinan Bank Lampung Kantor Cabang Krui,kepala BPP, PPL, POPT, distributor, penyalur pupuk bersubsidi dan kelompok tani se-kabupaten pesisir barat Kamis (9/8/2018) yang bertempat di RM Ceria Laay,Pekon Laay .

Masih kata sekda,pada tahun 2019,Pemkab pesibar mengharapkan kecamatan lain dapat menyusul untuk segera melaksanakan Billing System Ini,sebagai langkah awal,dapat dipersiapkan administrasi kelengkapannya antara lain.

RDKK; Billing System Tahun 2019,Nomor Rekening Bank Lampung untuk kelompok tani,Nomor Rekening Bank Lampung Untuk Kios Pengecer,data individual kelompok tani (Terdiri Dari Nama Poktan, No Registrasi Poktan, No Rekening Bank Lampung, Contact Person Ketua Poktan, Alamat Poktan),Data Individual Kios Dan Distributor (Terdiri Dari Nama Distributor, Alamat, No Rekening, Contact Person, No Telp, Jenis Pupuk),Tutupnya.(Editorlambar.Com).