Rencana Pengembangan Panas Bumi Ini Kata Wabub

LAMBAR- Adanya suatu sistim Hydrothermal dibawah permukaan sering kali ditunjukkan oleh adanya manifestasi panasbumi di permukaan(Geothermal Surface Manifestation).

Peperti mata air panas, kubangan lumpur panas(Mud Pools),geyser dan manifestasi panasbumi lainnya.

Dimana beberapa diantaranya,yaitu mata air panas,kolam air panas sering dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mandi,berendam,mencuci,masak.

Manifestasi panasbumi di permukaan diperkirakan terjadi karena adanya perambatan panas dari bawah permukaan atau karena adanya rekahan-rekahan yang memungkinkan fluida panasbumi (uap dan air panas) mengalir ke permukaan.

Berdasarkan pada jenis fluida produksi dan jenis kandungan fluida utamanya,sistim hidrotermal dibedakan menjadi dua,yaitu sistim satu fasa atau sistim duafasa.

Sistim dua fasa dapat merupakan system dominasi air atau system dominasi uap,sistim dominasi uap merupakan sistim yang sangat jarang dijumpai dimana reservoir panas buminya mempunyai kandungan fasa uap yang lebih dominan dibandingkan dengan fasa airnya.

Rekahan umumnya terisi oleh uap dan pori-pori batuan masih menyimpan air,reservoir air panasnya umumnya terletak jauh dikedalaman di bawah reservoir dominasi uapnya.

Sistim dominasi air merupakan sistim panas bumi yang umum terdapat didunia dimana reservoirnya mempunyai kandungan air yang sangat dominan walaupun “Boiling” sering terjadi pada bagian atas reservoir membentuk lapisan penudung uap yang mempunyai temperature dan tekanan tinggi.

Wakil Bupati Lampung Barat Menghadiri Acara Sosialisasi Tentang Rencana Pengembangan Panas Bumi Kepada Pemerintah Daerah Yang Wilayah Administrasinya Mencakup Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Danau Ranau Di Sheraton Lampung Hotel, Jum'at (31-08-2018).

Selain Wakil Bupati Lambar Drs.Mad Hasnurin Hadir Direktur Panas Bumi Ir.Ida Nuryatin Finahari,M.Eng.,Asisten l Provinsi Lampung Drs.H.Hery Suliyanto,M.M., Sekertaris Kab.Lambar Akmal Abdul Nasir S.H.,Kepala Bappeda Ir.Okmal M.Si., Kabag Humas Dan Protokol Burlianto Eka Putra,S.H., Dan Undangan Lainnya.

Wakil Bupati Lambar Drs.Mad Hasnurin Mengucapkan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) dalam hal ini direktur panas bumi beserta jajarannya, dan juga kepada gubernur lampung beserta jajarannya.

Yang telah menginisiasi, merencanakan dan melaksanakan pengembangan potensi panas bumi yang ada di wilayah kabupaten lampung barat.

Dimulai dari WKP Suoh– Sekincau, WKP Sekincau Selatan, dan terkini yaitu WKP Danau Ranau yang saat ini akan kita laksanakan dan ikuti bersama terkait sosialisasi rencana pengembangannya kegiatan tersebut.

Wabub berharap apa yang dilakukan saat ini, tidak hanya sekedar sosialisasi semata, tetapi diiringi tindakan nyata yang lebih mengutamakan realisasi sehingga bisa menjawab kebutuhan listrik masyarakat khususnya Lampung Barat.

DiKabupaten Lampung Barat Merupakan daerah penyedia energy listrik baru terbarukan (Green Energy) yang dapat dikembangkan tidak hanya menambah pasokan energy listrik saja akan tetapi dapat mendorong peningkatan kontribusi terhadap struktur perekonomian di lampung barat.

Saat ini kontribusi lapangan usaha pengadaan listrik dan Gas hanya sebesar 0,01% terhadap struktur PDRB Lampung barat. "Harapan setelah beroperasinya WKP panas bumi danau ranau ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung barat.

Tentunya mendorong terentasnya lampung barat sebagai kabupaten tertinggal Kita maklumi, cadangan energi listrik yang tersedia belum sebanding/berimbang dengan pemenuhan akan kebutuhan energi tersebut.

Untuk kabupaten lampung barat sendiri, dari 15 kecamatan yang ada terdapat 11 kecamatan di 71 pekon, pada 319 pemangku, dengan jumlah total 15.449 kk yang belum terlayani/teraliri listrik PLN.

Khusus untuk kecamatan lumbok seminung saja ada di 6 pekon, pada 26 pemangku, sejumlah 225 kk atau sebesar 1,46 % dari jumlah total masyarakat yang belum terlayani listrik PLN tersebut.

Sehingga keberadaan dan keberlangsungan pengusahaan panas bumi sebagai energi terbarukan tersebut sangat diharapkan oleh pemerintah daerah dan juga seluruh masyarakat kabupaten lampung barat", Ungkapnya.

Masih kata Wabub,pembangunan WKP Danau Ranau sejalan dengan komitmen Lampung Barat untuk mendukung perda Nomor 1 tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Barat dengan visi “terwujudnya Lampung Barat hebat dan sejahtera”.

Sesuai misi pertama yang diemban yaitu mengembangkan wilayah melalui infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.

Infrastruktur kelistrikan yang sudah terbangun antara lain gardu induk liwa, pelayanan listrik, dan program subsidi penyambungan listrik PLN.

Oleh karena itu  keberadaan WKP danau- ranau diharapkan akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan akan energi listrik, yang secara tidak langsung juga berdampak positif untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kabupaten lampung barat.

Sehingga dapat terbebas dari predikat daerah miskin serta daerah tertinggal. "Selain itu pengembangan panas bumi juga sejalan dengan apa yang telah menjadi visi pembangunan jangka panjang lampung barat.

Yaitu lampung barat sebagai kabupaten konservasi yang sejahtera 2025, dan notabenenya pengusahaan panas bumi tersebut merupakan kegiatan eksploitasi potensi energi terbarukan, ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang juga adalah esensi utama dari konservasi tersebut", ujarnya.

Berdasarkan data statistik tahun 2017,rasio elektrifikasi di kabupaten lampung barat baru mencapai 59,69% terlayani listrik PLN dan sekitar 35,42% terlayani listrik Non PLN,masih terdapat sekitar 24 pekon (Desa) di 6 kecamatan yang belum terlayani jaringan listrik PLN.

Dengan jumlah rumah tangga sekitar ± 15.449 kk yang perlu difasilitasi sambungan listrik PLN"Walaupun urusan energy dan sumber daya mineral sudah menjadi urusan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Akan tetapi untuk kurun waktu RPJMD lampung barat 2017-2022, urusan kelistrikan tetap menjadi fokus pembangunan daerah dengan target 100% desa terlayani jaringan listrik", imbuhnya.

Pihaknya Mengharapkan Terwujudnya pengusahaan panas bumi di WKP danau-ranau maupun di dua lokasi WKP lainnya yaitu WKP Suoh-Sekincau dan WKP Sekincau Selatan adalah kondisi faktual dan wujud nyata dari harapan dan cita-cita kami mewakili seluruh masyarakat Lampung Barat.

Kami berharap agar pengembangan WKP Danau-Ranau segera terlaksana sebagai salah satu usaha memenuhi kecukupan energi listrik dikabupaten lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan WKP Danau-Ranau dan mengharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini.

Dapat memotivasi pemerintah daerah kabupaten lampung barat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat mendukung kegiatan pengusahaan panas bumi ini.

Sementara itu Direktur Panas Bumi Ir.Ida Nuryatin Finahari,M.Eng.,Menyampaikan Kementerian ESDM Melalui Badan Geologi telah menginventarisasi sumber daya panas bumi Indonesia mencapai 285.08 Megawati dengan Cadangan 11.435 Megawatt, Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbaru.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2014 tentang pencetakan energi nasional  bahwa target pemanfaatan energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025, Kemudian Pemerintah Juga sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas Rumah kaca sebesar 29 tahun 2030.

Untuk mencapai target pemanfaatan energi baru tersebut pemerintah telah menargetkan kapasitas terpasang panas bumi sekitar 7.241 Megawatt pada tahun 2025 dan saat ini kapasitas yang terpasang di Indonesia panas bumi sekitar 1.948,5 Megawatt sehingga memang untuk upaya yang luar biasa.Jelasnya.

Pihaknya Mengharapkan Pada tahun 2018 ini ada pembangkit listrik panas bumi yang baru  yang bisa beroperasi ditahun ini diantara nya adalah PLTP Balai Pekon 55 Megawatt Provinsi Sumatera Selatan dan PLTP lainnya ," Dan kami mohon dukungan dan doa  kepada Bapak Ibu agar PLTP ini bisa beroperasi ditahun ini",ungkapnya.

Selanjutnya UU No 21 tahun 2014 tentang panas bumi memberikan amanah kepada pemerintah untuk dapat memberikan penugasan kepada BUMN yang bergerak dibidang panas bumi untuk melakukan kegiatan explorasi, expotasi atau pemanfaatan.

Melalui penugasan kepada BUMN Pemerintah dapat bertindak lebih aktif didalam mendorong dengan pemanfaatan panas bumi ini,sejak ditertibkan UU No 21 tahun 2014 sampai saat ini pemerintah telah menerbitkan 12 penugasan pengusahaan panas bumi kepada BUMN.

Disalah satunya adalah PT PLN Persero untuk melakukan panas bumi termasuk di BKP danau Ranau ini yang penugasannya melalui keputusan bidang Kementerian ESDM Nomor 188 Tanggal 7 Juni 2018 Tahun ini.(Editorlambar.Com)