Cegah Terjadinya Konflik Ini Kata Asisten III Bidang Administrasi Umum

PESIBAR- Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bertujuan agar dengan mengetahui dan memahami berbagai hal penyebab konflik maka dapat diambil langkah-langkah untuk menghindari terjadinya konflik, dengan demikian dapat tercipta suatu kondisi yang tertib dan aman.

Kegiatan Sosialiasi Penanganan Konflik Sosial masyarakat dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Husni Aripin, S.I.P,Konflik sosial bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi,sosial, budaya, antar umat beragama, suku, dan etnis. Selain itu juga bisa bersumber dari sangketa batas wilayah, sangketa SDA, dan lainnya.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik sosial adalah dengan penegakan hukum yang dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Selainitu diperlukan pula sinergi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini pencegahan konflik,dan mengeliminir berbagai potensi konflik melalui tindakan penyelesaian perselisihan dimasyarakat melalui konsiliasi,perundingan, ataupun mediasi.

Dalam hal pencegahan konflik sosial juga perlu peran masyarakat, tenaga pendidik, dan pelajar.Sebab, diera keterbukaan informasi ini, diharapkan masyarakat mampu menjaring dan mencegah menyebarnya paham, ideologi, atau gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat mengancam keutuhan NKRI, baik yang berasal dari dalam maupun pengaruh asing.

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta upaya menjaga stabilitas nasional pada tahun politik ini, maka pemerintah bersama-sama dengan para pemangku dari berbagai unsur masyarakat, pemerintah daerah, polri, TNI dan kejaksaan serta instansi terkait untuk bergandeng tangan, bahu membahu untuk selalu siap siaga dan waspada dalam mengantisipasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul pada tahun politik.

Acara sosialisasi penanganan konflik masyarakat tersebut dihadiri, wakil bupati pesisir barat,ketua,wakil dan anggota DPRD,kapolres lampung barat beserta jajaran satuan polres lampung barat,kajari lampung barat beserta jajaran,Dandim 0422 lampung barat beserta jajaran,sekretaris daerah, pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,para camat se- kabupaten pesisir barat,tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat ,Kamis (11/10) yang bertempat di Gedung Bbc Pesisir Tengah .

Asisten III Bidang Administrasi Umum Husni Aripin, S.I.P.,mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan sosialisasi penanganan konflik sosial dengan tujuan agar masyarakat bersama pemerintah dan segenap elemen masyarakat berkoordinasi secara harmonis menjaga stabilitas ketahanan dan keamanan di kabupaten pesisir barat,penanganan potensi konflik.

Dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan DPR,DPD,DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten pada awal tahun 2019 mendatang merupakan salah satu prioritas yang harus ditangani dalam hal mengantisipasi dampak-dampak negative yang mungkin timbul terhadap stabilitas politik serta mencegah adanya konflil sosial dimasyarakat.

Masih kata Asisten III menambahkan,seperti diketahui bersama bahwa pada tahun 2018-2019 kita berada dalam tahun politik,diawali dengan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur.

Pemilihan  peratin serentak pada tahun 2018 dan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten pada awal tahun 2019. 

Menyikapi hal tersebut peran tim penanganan konflik sosial di daerah perlu ditingkatkan, dengan melaksanakan deteksi dan pencegahan dini  dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk ancaman,tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. (Editorlambar.Com)