Genjot Perizinan Berusahan Secara Mandiri Ini Kata Bupati Agus Istiqlal

Memproses Perizinan Berusaha Secara Mandiri Ini Kata Bupati Agus Istiqlal. 

PISIBAR- Bupati Pesisir Barat  Dr.Drs.H.Agus Istiqlal, S.H.,M.H .mengatakan,sosialisasi ini memiliki makna yang sangat  penting dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, karena melalui sosialisasi ini akan disampaikan berbagai hal terkait tata cara membuat perizinan di kabupaten pesisir barat, dengan kebijakan- kebijakan penanaman modal -modal dalam negeri tahun 2018, yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi dunia usaha yang akan menanamkan modal, maupun bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku fasilitator.Kata Bupati.

Memproses Perizinan Berusaha Secara Mandiri Ini Kata Bupati Agus Istiqlal. 

Masih kata Bupati,Pemerintah kabupaten pesisir barat,dengan hal ini merupakan wujud kepedulian dan dukungan kemenko bidang perekonomian dan BKPM RI,terhadap pembangunan di kabupaten pesisir barat, khususnya dalam bidang penanaman modal. semoga sosialisasi ini dapat memacu dan memotivasi pelaku usaha/investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten pesisir barat ,yang bertempat di Sunset Beach pada hari kamis (6/12/2018) yang dihadiri,wakil bupati pesisir barat,ketua, wakil ketua dan anggota DPRD,unsur forkopimda kabupaten pesisir barat dan kabupaten lampung barat,pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,kepala cabang badan penyelenggara jaminan sosial kabupaten  pesisir barat,pimpinan perbankan, pimpinan perusahaan, perwakilan asosiasi, pelaku usaha, para pemangku kepentingan bidang penanaman modal di kabupaten pesisir barat.

Memproses Perizinan Berusaha Secara Mandiri Ini Kata Bupati Agus Istiqlal. 

Selanjutnya Bupati Pesisir Barat  Dr.Drs.H.Agus Istiqlal, S.H.,M.H .,menambahkan, ditengah-tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Global dan nasional dan imbasnya juga melanda kabupaten pesisir barat bahkan inovasi berupa kemudahan-kemudahan untuk menarik investasi merupakan hal yang harus dilakukan. paket ekonomi yang telah diluncurkan oleh presiden jokowi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,Ucapnya.

Untuk kita ketahui bersama bahwa pemerintah kabupaten pesisir barat telah berupaya semaksimal mungkin dengan menyederhanakan perizinan yang ada di setiap daerah bahkan dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat, pelaku usaha maka diteribitkan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. terobosan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarat, pelaku usaha dalam memproses perizinan berusaha secara mandiri.kita semua patut berbangga, karena letak kabupaten pesisir barat sebagai daerah otonomi baru dan beragam produk unggulan khas daerah yang dimiliki tentunya apabila dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan menjadikan kabupaten pesisir barat sebagai pilihan para investor. ditambah lagi dengan berbagai kemudahan dan inovasi perizinan yang diberikan, diharapkan akan membuat para pelaku usaha/investor semakin bergairah untuk menanamkan modalnya di kabupaten pesisir barat.

Dengan demikian,investasi yang masuk tetap harus dikendalikan agar investasi yang masuk betul-betul mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah kabupaten pesisir barat. disamping itu, pengendalian arus investasi diperlukan agar investasi yang dilakukan senantiasa selaras dengan kebijakan penanaman modal dan pembangunan ekonomi nasional, sehingga terjadi sinkronisasi yang harmonis antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.kita semua menyadari bahwa pemerintah kabupaten pesisir barat harus tetap bekerja keras untuk menjadikan kabupaten pesisir barat sebagai kabupaten yang ramah investasi. kita semua tentunya memahami bahwa pembangunan daerah merupakan salah satu pilar keberhasilan pembangunan nasional. oleh karena itu, keselarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan.

Terakhir Bupati sampaikan,tepatlah kiranya apabila pada saat ini, pemeritah melalui kemenko bidang perekonomian, BKPM RI bersama-sama dengan pemerintah semua ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. sejalan dengan hal itu, atas nama pemerintah dan masyarakat kabupaten pesisir barat,Bupati berharap agar pemerintah pusat tidak terlalu sering merubah aturan dan ketentuan tentang penanaman modal, karena hal ini dapat membuat energi pemerintah daerah terkuras untuk selalu melakukan penyesuaian, bahkan perubahan aturan dan ketentuan yang terlalu sering, dapat berpotensi menghambat arus investasi,Tutupnya. (Ir)