Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Pembangunan (Rakor POP)

Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Pembangunan (Rakor POP)

LAMBAR-Triwulan III Tahun Anggaran 2017 yang di gelar oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekdakab Lambar Di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lambar (17/10) di Buka lansung oleh Asisten II Bidang Perekonomian Ir. Natha Judin Amran di Hadiri oleh OPD   Pengguna Anggaran , PPK dan PPTK dan camat se Lambar.

Ketua panitia Indra  Gunawan S.Hut, MP.,menyampaikan peraturan pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan  pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perda Kabupaten Lambar No. 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2017.dengan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan fisik maupun keuangan, serta memecahkan permasalahan –permasalahan yang di hadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lambar Tahun 2017.

Kemudian dengan realisasi kegaitan dari 1.876 kegiatan Fisik dan Nonfisi yang ada pada seluruh  satker, realisasinya sampai dengan bulan September 2017 adalah 0% berjumlah  175 kegiatan, 1-50% berjumlah 380 Kegiatan, 51-75% berjumlah 578 Kegiatan dan 76-100% berjumlah 743 kegiatan.

Asisten II Bidang Perekonomian Ir. Natha Judin Amran menyampaikan harapan kita bersama mudah-mudahan, kita semua selaku jajaran Pemkab Lambar dapat bersinergi satu sama lain dan bersatu padu dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. dengan komunikasi dan koordinasi yang baik serta semangat kerja yang tinggi mudah-mudahan kita dapat mencapai hasil kerja yang memuaskan.

Masih kata Natha, perlu dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan mata rantai yang saling berkesinambungan yang tidak ada putusnya. oleh karena itu, aktivitas pengendalian tidak terbatas dalam bentuk rapat, melainkan dalam bentuk-bentuk lainnya seperti konsultasi, koordinasi surat menyurat dan lain sebagainya yang secara keseluruhan ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. melalui upaya pengendalian secara sistematis tersebut diharapkan agar produktivitas kegiatan dapat tercapai sebagai bagian dari perwujudan pelayanan publik secara perima kepada masyarakat katanya.

Selanjutnya melalui kesempatan Rakor POP ini, penting kiranya menggaris bawahi hal-hal yang harus dilakukan adalah melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan terus bekerja lebih keras lagi dan berkarya nyata dalam membangun kabupaten lampung barat sesuai norma dan kaidah yang berlaku. Semua pimpinan OPD harus dapat mengendalikan seluruh kegiatan dilingkup Opd-Nya sehingga seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu dengan kualitas hasil yang memuaskan.

Dengan  mengatur jadwal pelaksanaan pembangunan fisik sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kemampuan maksimal calon rekanan sesuai kemampuan dasar yang dimiliki, ketersediaan peralatan, bahan/material bangunan serta tenaga yang diperlukan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalans secara efektif, selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan, apalagi saat ini sudah memasuki Triwulan IV dengan kondisi curah hujan yang tinggi, lebih berhati-hati didalam pelaksanaan kegiatan khususnya pengadaan barang/jasa karena semua kasus hukum yang marak akhir-akhir ini berawal dari kegiatan pengadaan. Guna evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh OPD termasuk kecamatan berkewajiban untuk mengentry data realisasi kegiatan dalam aplikasi siap online maupun kedalam aplikasi tepra pusat dan menyampaikan Hard Copy laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 7 bulan berikutnya kepada Bupati lampung barat Cq. bagian administrasi pembangunan Setda Kabupaten Lampung Barat. “ Kepada para camat selaku pejabat wilayah, tekankan agar senantiasa bersikap proaktif untuk berkordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan di wilayah kerjanya n ”, Ujarnya. (Wirdayuli/Irw/EditorlambarCom)