Banyak Proyek Lambar Dikerjakan Tidak Sesuai Kontrak .

Banyak Proyek Lambar Dikerjakan Tidak Sesuai Kontrak .

LAMBAR-Sebuah proyek yang dianggarkan melalui APBD maupun APBN tentu bukan hal yang mudah. Apalagi dibarengi dengan kepercayaan yang sudah diberikan dari klien proyek harus mengatur strategi dalam pelaksanaan pengerjaan proyek untuk mencapai keuntungan yang maksimal tanpa mengurangi kualitas dari bangunan yang akan dikerjakan.

Setiap proyek tentunya membutuhkan dana dan anggaran Karena jika dana tidak mencukupi maka proyek yang sedang dijalankan kemungkinan akan terhambat atau bahkan mangkrak.Oleh sebab itu, penting untuk merencanakan jumlah anggaran dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan proyek.

Menjelang akhir 2017,banyak proyek di Kabupaten Lambar yang dikerjakan asal jadi,dan kualitasnya tidak baik, bahkan ada yang dikerjakan tanpa menggunakan plank sebagaimana diatur oleh Undang-undang .padahal, pemasangan papan plank adalah sebuah keharusan,karena bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.Namun sepertinya Dinas PU Kabupaten Lambar seakan-akan tutup mata pada persoalan tersebut.

Hal senada juga dikatakan Ketua LSM PKPI (Prum Kumunikasi Pemantau Indepeden Kabupaten Lampung Barat ) Arhap.Menurutnya,sesuai dengan ketentuannya,seharusnya setiap proyek pembangunan pemerintah, kontraktor yang mengerjakannya wajib memajangkan papan plank yang mudah dilihat dan dibaca. Pemasangan papan plank proyek tersebut adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan dikatakannya, semua proyek fisik milik pemerintah wajib memasang papan plank, sekaligus sebagai sumber informasi lengkap tentang pelaksanaan proyek. 

Tujuan dari pemasangan papan plank tersebut,adalah agar mempermudah masyarakat sekitar untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut seperti, mengetahui kualitas pengerjaan dari proyek itu.“ Jika tidak memasang papan plank, maka proyek tersebut dapat dikatakan sebagai “ Proyek Siluman ”.Jika ada proyek tanpa papan plank yang demikian, masyarakat dapat melakukan keberatan,termasuk dengan menghentikan kegiatan,” ucapnya.

Pada saat pengerjaan, proyek membutuhkan kontrol dan pengawasan yang baik, agar prosesnya tidak melenceng dari rencana yang telah dibuat sebelumnya.“ Makanya Jangan Bermain-Main Kalau Dalam Pelaksanaan Proyek. Karena, Selain Berurusan Dengan Dinas, Kedepannya Akan Berurusan Dengan Penegak Hukum,” tambah dia.

Namun demikian,Arhap tidak bersedia membuka nama kontraktor nakal yang sudah banyak dilaporkan elemen masyarakat tersebut.“ Yang sudah, kalau pemeriksaan ada beberapa temuan, ini masih tahap pemeliharaan, kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki,” pungkasnya. (EditorlambarCom)