Sosialisasi Peraturan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2014 .

Sosialisasi Peraturan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2014.

LAMBAR- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dan lampung barat ,mengadakan kegiatan Sosialisasi Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Acara dilaksakan kamis (8/2),di Ruang Rapat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Barat.Acara rapat koordinasi (Rakor) Partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Kesbangpol Lampung Barat dalam rangka Audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung terkait Laporan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan Partai.

Kegiatan Sosialisasi tersebut dihadiri ,Edwin Fernando Kasi Politik Kesbangpol Lampung Barat,Ajmain Kasi Wasbang Kesbangpol Lampung Barat,Imam Darmadi Perwakilan  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/BPKD Lampung Barat,Muhammad Sahdan Jaya Perwakilan DPD PKS Lampung Barat,Nurul Fadilan LO DPD PAN Lampung Barat,Lendra Yudhi Perwakilan DPD P. NasDem Lampung Barat,Ayu Aprilia Perwakilan DPC PBB Lampung Barat,Feni Utami Perwakilam DPD PAN Lampung Barat, Veri Perwakilan DPD P. Golkar Lampung Barat,Mukhlis Perwakilan DPD P.Golkar Lampung Barat,Yulita Perwakilan DPK PKPI Lampung Barat ,Yuni Perwakilan DPK PKPI Lampung Barat,Darius Mandiri Perwakilan DPC P. Gerindra Lampung Barat,Rasuludin Perwakilan DPC P. Demokrat Lampung Barat,Neli Apriani Perwakilan DPC P. Demokrat Lampung Barat, Eko Saputro perwakilan DPC PDIP Lampung Barat.

Edwin Fernando Kasi Politik Kesbangpol kabupaten Lampung Barat mengatakan,dalam rangka audit BPK-RI perwakilan Provinsi Lampung terkait laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik Tahun 2017.Ada beberapa hal yang harus dicermati dalam dalam lampiran pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol yang harus ditekankan seperti tandatangan pimpinan parpol, peraturan peraturan yang berlaku dan standart kepengurusan dan pengelolaan parpol.iaBerharap partai politk dapat memahami dan menerapkannya dalam laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politk tahun 2017.

Ajmain Kasi Wasbang Kesbangpol Lampung Barat menambahkan ada Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik yakni,Laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik yang menandatangani harus ketua Partai Politik Pada laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik harus dilampirkan dasar/peraturan terkait partai politik atau peraturan Bupati terkait bantuan keuangan partai politik dengan Rekening yang dipakai harus rekening partai politik.dan Standar Operasional Prosedur (SOP) partai politik dicantumkan dengan Rincian penggunaan dana bantuan keuangan partai politik harus dibuatkan buku kas umum (BKU),katanya.

Dengan adanya dasar aturan yang digunakan UU Nomor 2 Tahun 2011,tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pada pasal 34 A ayat (1), peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2014 tentang pedoman tatacara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Ajmain ,Berharap semua tidak ada permaslahan dalam LPJ bantuan keuangan partai politik Tahun 2017 mengingat permaslahan BPK setiap tahunnya dalam mengaudit laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik selalu terdapat kesalahan dan kekurangan serta keterlambatan.(Ir/EditorLambar)