Assisten Bidang Administrasi Umum Ir. Noviardi
Kuswan Membuka Secara Resmi Rakor PAD Dan PBB Di Aula Kekhatun BPKAD Lambar (17/12/2018)
LAMBAR- Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD),
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),APBD ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun,Mulai dari tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember,Artinya APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan
Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah.Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah,dan Penerimaan lainnya.Bagian Dana
Perimbangan,yang meliputi Dana Bagi Hasil,Dana Alokasi Umum,(DAU),
dan Dana Alokasi Khusus,Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana
Hibah, Dana Darurat,Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya,Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain Anggaran
Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di
daerah.Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Assisten
Bidang Administrasi Umum Ir. Noviardi Kuswan Membuka Secara Resmi Rakor PAD Dan
PBB Di Aula Kekhatun BPKAD Lambar. Assisten Bidang Administrasi Umum Memberikan
Penghargaan Kepada Kecamatan Dan Pekon Yang Mendapat Penghargaan Pelunasan PBB Tahun
2018.
Dengan demikian,Pemkab Lambar melalui Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Rakor PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat
tahun anggaran 2018, rapat tersebut dibuka langsung oleh Asissten Bidang
Administrasi umum Ir. Noviardi Kuswan pada Hari Senin (17/12/2018) yang
bertempat di Aula Kekhatun BPKAD Lambar,hadir dalam acara itu OPD, Camat
se Kabupaten Lampung Barat dan Peratin. "Tingkat ketergantungan
pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih sangat besar, hal ini tercermin
dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018. dari total pendapatan daerah
sebesar Rp. 1,143 triliun , Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 4,38
% atau sebesar Rp 50,06 miliard" ujar Noviardi saat mewakili Wakil Bupati
Lambar Drs. Mad Hasnurin dalam Rakor tersebut.berdasarkan laporan Kepala BPKAD
dari target Rp. 50,06 miliar realisasi sampai saat ini baru mencapai Rp 45,70
miliar,dalam kesempatan ini perlu saya ingatkan bahwa tahun anggaran 2018 ini
tinggal beberapa hari lagi,sehingga harus menjadi perhatian masing-masing
kepala OPD selaku penanggung jawab PAD segera mengambil langkah-langkah yang
dianggap perlu, sehingga target PAD yang telah ditetapkan dapat terealisasi.
Selanjutnya,Pemkab Lambar memberikan apresiasi dan
penghargaan kepada para camat, kasi trantib, lurah,peratin dan aparatnya
sehingga target PBB tahun 2018 dapat terealisasi. Sebagai bentuk apresiasi dan
ucapan terima kasih maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan
penghargaan kepada pekon, kelurahan dan kecamatan yang memperoleh nilai
tertinggi dalam pelunasan PBB di masing-masing wilayahnya. Penghargaan
pelunasan PBB pekon atau kelurahan Lambar yang nilai tertinggi pertama diraih
Pekon Batu Api Kecamatan Pagara Dewa, yang kedua diraih Pekon Bandar
Agung Kecamatan BNS dan nilai tertinggi ketiga diraih Keluarahan Way Mengaku
Kecamatam Balik Bukit sedangkan untuk penghargaan pelunasan PBB tingkat
Kecamatan diraih oleh Kecamatan Balik Bukit sebagai nilai tertinggi pertama,
kedua Kecamatan Pagar Dewa dan yang ketiga diraih Kecamatan Batu Ketulis.
Terakhir pihaknya berharap untuk tahun selanjutnya, agar
pelunasan PBB dapat direalisasikan sebelum jatuh tempo SPPT PBB tanggal 30
September, selanjutnya semua pihak terkait baik BPKAD, camat, lurah maupun
peratin dapat terus menggali potensi PBB yang ada di Kabupaten Lampung
Barat, sehingga penerimaan PBB dapat lebih ditingkatkan dan lebih
mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PBB bagi
pembangunan sehingga masyarakat yang belum memiliki SPPT PBB terdorong untuk
mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Ir. Sudarto, MM dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan diadalannya
Rakor PAD dan PBB untuk melakukan Evaluasi target PAD dan PBB tahun 2018.(ir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar