Acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Fakir Miskin Pedesaan Sekaligus Lounching Kegiatan Verivikasi Dan Validasi Data Terpadu Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017

Acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Fakir Miskin Pedesaan Sekaligus Lounching Kegiatan Verivikasi Dan Validasi Data Terpadu Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017

PESIBAR- Rapat koordinasi seperti ini sangat penting untuk dilakukan agar secara bersama-sama kita dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan secara khusus masalah penanggulangan kemiskinan di kabupaten pesisir barat ini. sebagaimana kita ketahui bersama penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) kabupaten pesisir barat, tingkat kemiskinan ditargetkan turun 10% Per Tahun, hal  ini merupakan target kita bersama. untuk itu meminta kepada dukungan untuk dapat bekerjasama serta bahu membahu diantara kita semua, agar target tersebut dapat tercapai.

Kegiatan ini dilaksanakandi Gedung Wanita (11/10),Hadir dalam acara itu,ketua dan anggota DPRD kabupaten pesisir barat,wakil bupati pesisir barat,sekretaris daerah /pejabat tinggi pratama / pejabat administrator /pejabat pengawas dan pelaksana dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,para camat /lurah /peratin se-kabupaten pesisir barat.

Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.H.Agus Istiqlal, S.H.,M.H.mengatakan, beberapa program seperti diamanatkan oleh peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. dalam hubungan ini telah diprogramkan secara menyeluruh oleh masing-masing SKPD dilingkup pemerintah kabupaten pesisir barat, secara garis besar tercakup dalam 4 (EMPAT) bidang prioritas,yakni bidang pendidikan,bidang kesehatan,bidang insfrastruktur dan bidang pengembangan ekonom kerakyatan,yang terbagi dalam 3 kelompok,pertama Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan social,Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro,ucapnya.

Masih kata bupati,melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan fokus terhadap program-program tersebut yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektiv dan effisien, dengan demikian kelompok masyarakat yang tidak terjangkau dan mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan kelompok masyarakat yang masih berada di bawah kemiskinan dapat lebih terperhatikan dan terbantu, sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya.

Merujuk kepada angka kemiskinan di lampung khususnya di kabupaten pesisir barat,angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh kementerian sosial republik indonesia melalui sistem informasi dan komunikasi data (Siskadasatu Kemsos Ri) pada pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) tahun 2017 tercatat sebanyak 21.074 rumah tangga, 22.300 keluarga dan 92.563 individu yang terdiri dari 11 kecamatan yaitu, lemong, pesisir utara, pulau pisang, karya penggawa, way krui, pesisir tengah, krui selatan, pesisir selatan, ngambur, ngaras, bangkunat yang ada di kabupaten pesisir barat. data ini, bagi daerah kabupaten / kota dimungkinkan lagi untuk dilakukan update setiap semester/ 1 kali 6 bulan setiap tahunnya sehingga di harapkan data yang kita sajikan akan selalu terupdate dan lebih akurat. agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan harus dilakukan melalui dua sisi secara terpadu yaitu dari sisi penghidupan masyarakat miskin maupun sisi produksinya.

Dari sisi penghidupan,terutama bagi masyarakat yang miskin kronis atau sulit keluar dari kemiskinan, diperlukan upaya –upaya yang secara langsung membantu mereka untuk hidup layak, baik dari sisi Pendapatan maupun akses terhadap berbagai pelayanan dasar, intervensi untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia  keluarga miskin juga sangat diperlukan agar dapat memutus rantai kemiskinan yang biasanya diturunkan secara antar generasi pada keluarga miskin tersebut.sedangkan dari sisi produksi, diupayakan agar kelompok pendapatan rendah dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif. untuk itu, berbagai program peningkatan keterampilan, dan penyediaan seperti modal, infrastruktur dasar,dan fasilitas untuk mendukung perkembangan usaha mereka yang masih berskala mikro, dengan demikian mereka secara lambat laun akan dapat meningkatkan skala usahanya dan bermitra dengan pelaku usaha lainnya, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.

Untuk itu,kata Bupati penyediaan program dan layanan pembangunan diupayakan adanya sinergi antara perencanaan dan penganggaran agar berpihak pada masyarakat miskin, atau penanggulangan kemiskinan. oleh sebab itu program penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk benar-benar diterima dan dinikmati oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.  ketepatan targeting dimasing-masing program atau keselarasan targeting  antar berbagai program sangat penting untuk diarahkan kepada sasaran yang miskin dan wilayah miskin.

Bagi masing-masing SKPD teknis yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan agar di tahun anggaran 2018,dapat di anggarkan dan di realisasikan sehingga target pengentasan kemiskinan pada tahun 2018 sebagaimana target yang tertuang dalam rpjmd sebesar 10% per tahun dapat tercapai dalam artian dari tahun ke tahun jumlah orang miskin terus menurun.

Pada tahun 2017 kementerian sosial meluncurkan kegiatan pemutahiran data fakir miskin melalui basic data terpadu (bdt) sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS). kegaiatan verifikasi dan validasi bertujuan untuk pemutahiran data kesejahtraan sosial yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. dalam pemutahiran data dimaksud pemerintah kabupaten pesisir barat sangat mendukung karena dengan dilaksankan pemutahiran data secara periodic /berkala diharapakan data yang dihasilkan akan lebih update  sehingga bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah akan lebih tepat sasaran dan lebih berdaya guna dalam rangka pengentasan kemiskinan khususnya di kabupaten pesisir barat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama  tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua  pihak selaku pemangku kepentingan, dukungan dan kerjasama ini perlu di tingkatkan dan digerakan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankkan, lembaga swadaya masyakat (LSM) dan masyarakat. dan kepada  semua camat meminta agar memperhatikan kondisi masyarakat diwilayahnya, dan mempunyai data kemiskinan sehingga setiap program yang dibuat oleh skpd agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kecamatan dengan harapan program dimaksud tepat sasaran.(Wirdayuli/Irw/EditorLambarCom)