Alat Berat PU propinsi Rusak dibiarkan begitu saja

Alat Berat PUD propinsi Rusak dibiarkan begitu saja

LAMBAR-Kinerja dinas pekerjaan umum Kabupaten lampung barat (Lambar),kembali mendapat sorotan, selain persoalan proyek yang tidak maksimal, dinas PU juga dianggap tidak bisa mengurusi alat berat yang dimiliki,sehingga keberadaannya menjadi cepat rusak Alat berat yang parkir lama Bertahun-tahun yang tidak jauh dari kantor dinas PU setempat dibiarkan begitu saja ,Alat tersebut apakah punya PU kabupaten lampung barat  Atau Propinsi.

LSM TEKAT, kabupaten lampung barat (Lambar) Robet mengatakan, jika melihat dari hasil pendapatan dinas pekerjaan umum propinsi, terutama pada bidang pekerjaan penyewaan alat berat dan dumtruk pada tahun sebelumnya masih jauh dari yang diharapkan.

Sebab antara pembiayaan dan pendapatan tidak berimbang, hal ini terlihat dari banyaknya alat yang mengalami kerusakan, seperti excavator, dum truk, mesin gilas, wel loder dan baby loder.

“ Maka dari itu LSM Tekat Lambar Mengatakan,Seharusnya agar semua alat berat yang saat ini dikelola oleh dinas PU propinsi dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak ketiga, kepada perusahaan daerah yang ada di Propinsi ,demi terciptanya efektifitas dan efisiensi pembiayaan,” kata Robet (11/10).

Dia mengatakan, melihat dari hasil kerja unit pelayanan pekerjaan umum UPPU Propinsi , di setiap wilayah yang ada di Kabupaten sangat tidak memuaskan,bahkan terkesan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, oleh karena itu UPPU perlu dilakukan evaluasi.

Dia berharap, kepada badan anggaran DPRD Propinsi dan tim anggaran pemerintah propinsi (TAPD) dalam pembahasan anggaram Per tahun  khusus unit UUPU pada dinas PU, yang ada dipropinsi untuk dipertimbangkan. “Dalam hal ini penganggarannya dipandang perlu pembiayaan seluruh UPPU dikabupaten ,khususnya kabupaten Lambar di tiadakan,” tegasnya.

Sementara itu Komisi I DPRD kabupaten lampung barat (Lambar) AzwarEffendi, mengharapkan kepada dinas PU Propinsi , apabila melaksanaka proyek multy years hendaknya dilakukan secara merata di setiap kecamatan yang ada dikabupaten lambar, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat. “Namun jika angarannya tidak mampu sebaiknya ditiadakan, agar tidak membebani APBD daerah,” tegasnya.

Azwar juga mengharapkan kepada dinas PU propinsi dapat melaksanakan pengawasan terhadap proyek –proyek yang dikerjakan dikabupaten lambar ,sebab banyak sekali persoalan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menjadi cepat rusak.(Wirdayuli/Irw/EditorlambarCom)