Pemerintah Provinsi Lampung Terus Berupaya Meningkatkan Hasil Validasi

Pemerintah Provinsi Lampung Terus Berupaya Meningkatkan Hasil Validasi

Provinsi-Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten dan kota. Di antaranya peningkatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota seperti melalui bimbingan teknis.“ Ini menjadi tugas bersama dalam meningkatkan nilai Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wujud tindaklanjut dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)  pusat,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dalam acara penandatanganan Hasil Notisi Validasi LPPD Provinsi Lampung dan Kabupaten/kota di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat 20 Oktober 2017.

Sutono menjelaskan akan menindaklanjuti hasil penilaian EKPPD Provinsi Lampung. " Peningkatan koordinasi berupa upaya bimbingan teknis untuk membuat laporan yang baik. Selain itu, faktor mutasi kerja merupakan penyebab kurang siapnya dalam membuat LPPD,” jelas Sutono.

Untuk koordinasi, Kata Sutono, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo merupakan wakil Pemerintah Pusat dalam mengkoordinasikan wilayahnya. “ Peningkatan koordinasi guna meningkatkan kinerja yang lebih baik," kata Sutono.

Ketua Tim Validasi dan Evaluasi LPPD Pusat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yasoaro Zai, menjelaskan pelaksanaan validasi dilaksanakan selama empat dari 16-19 Oktober 2017. Tim berjumlah sembilan dari Kemendagri dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembungunan (BPKP).

Dasar hukum validasi EKPPD yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 6 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 120.04/10174/OTDA, Surat Edaran Mendagri nomor 120.04/4286/OTDA, Radiogram Mendagri nomor T.120.041/5269/OTDA dan surat tugas Mendagri nomor 2042/OTDA/2017.

Metode pengukuran kinerja terdiri dari dua variabel yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM). “ Provinsi Lampung memiliki capaian peningkatan. Harapannya ada sinergi penuh Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah sehingga  memperoleh capaian LPPD yang lebih baik. Adanya mutasi di daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan nilai LPPD berkurang,” jelas Yasoaro.

Sementara itu Kabag Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yudha Setiawan, S.I.P mengatakan setelah dievaluasi hasil yang diraih Kabupaten Lampung Barat yaitu 3,3 dengan predukat sangat tinggi (ST) dan capaian kinerja  tersebut yang tertinggi di provinsi lampung. " Diatas kota Metro di peringkat kedua dan Lampung Utara diperingkat ketiga, selanjutnya hasil evaluasi kinerja ditingkat Provinsi ini akan dibawa ke kementerian dan disandingkan dengan hasil daerah secara nasional untuk mengetahui peringkat capaian kinerja daerah terbaik", jelasnya.

Terus, validasi itu penting sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan LLPD serta mengoptimalkan penyiapan data dan dokumen pendukung LPPD Provinsi maupun kabupaten /kota se Lampung ." dengan harapan LLPD Lampung khusus Lambar kedepan semakin meningkat , mengigat hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan LPPD Lambar berada di urutan pertama, tentunya untuk kedepan kualitas LPPD ini harus  terus di genjot setidaknya bisa bertahan di urutan pertama " harapnya. (wirdayuli/Irw/EditorlambarCom)