Memasuki Era Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel

Memasuki Era Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel 

 LAMBAR- transparansi pemerintah sekarang harus terbuka kepada publik atas program dan proyek mereka.pembangunan yang digarap pemerintah memang sangat mendesak. Harus dipacu dan dikelola dengan baik agar kita tak teringgal terus menerus dengan kebupaten lain.Sayang sekali rasanya kalau niat baik ini tak berbuah positif. Proyek yang digarap malah berbuntut panjang. Bukannya puas, masyarakat malah kecewa. Adanya penyimpangan penganggaran yang justru merugikan orang banyak. Pemerintah kembali dicibir diam-diam.” Mau sampai kapan seperti itu Ini tentu menjadi pertanyaan publik. Jangan lagi ada sembunyi-sembunyi dalam mengelola anggaran suatu proyek. Istilah bagi-bagi uang sebagai pelicin harus dihilangkan. Sudah waktunya pemerintah terbuka. Akuntabel dan transparan “.Ini yang namanya niat baik dengan implementasi postif.Dana triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur dan sistem transportasi yang katanya akan menjadi jempolan dikabupaten lampung barat (Lambar),bahkan dikota/provinsi .

Misal saja,Tugu Liwa,Tuga hantabiyu ,Islamic Cintere ,Tugu sukarno,TUgu Tani yang dijalur dua Sablat. Tugu Adipura yang disekuting terpadu.Tentunya semu  program ini membutuhkan pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang. Pemerintah berkomitmen clean and clear atas proyeknya.

Pengembangan yang tengah diupayakan pemerintah lewat pemborong  merupakan sebuah amanah. Makanya, artinya harus ada mendampingi dalam rangka pencegahan potensi kerugian negara.“ Proses itu harus didampingi untuk menyelamatkan uang Negara minta pendampingan sebagai sarana pencegahan,”

Lsm Dan Masyarakat lambar memintak kepada ,Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit terhadap proyek –proyek yang ada dikabupaten lampung barat (Lambar). Kemudian, hasil audit akan diserahkan kepada KPK. Dengan menggandeng sejumlah lembaga ini, tentu semua mengharapkan pengelolaan keuangan bisa dimonitoring secara seksama.“ Prinsipnya, kami ingin tetap mengacu pada akuntabilitas dan transparansi meski terus berupaya menggenjot proyek –proyek yang dilambar ini,”  

Karena penting bagi pemerintah membuka komunikasi dengan KPK, lembaga ad hoc yang terkenal tak ada ampun ini. Mungkin ke depannya bisa juga libatkan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangnan) serta PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Begitu juga pengawasan internal dari inspektorat jendral (Itjen) di instansi masing-masing. Semoga saja tak ada lagi salah langkah. Pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan pengerjaan infrastruktur kota mengurungkan niat karena ketatnya pengawasan.“ Kalau ada kelebihan bayar atau kurang spesifikasi. Kami harap audit itu bisa pemerintah tidak dirugikan. Selain kita lakukan sesuai dengan mekanisme, kita tidak hentinya untuk evalusasi untuk mengawasi agar berjalan dengan baik,” sekali menutup akses korupsi. “ Jangan sampai merugikan negara. KPk nanti akan menerima hasil audit itu. Apakah segalanya bisa dilalui dengan benar,” Proses yang baru itu harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas kabupaten lambar. Ini penting," (Wirdayuli/Irw/EditorlambarCom)