Diduga Banyak Kontraktor Dikabupaten Pesisir Barat Melakukan Pekerjaan Asal Jadi .

Diduga Banyak Kontraktor Dikabupaten Pesisir Barat Melakukan Pekerjaan Asal Jadi .

PESIBAR-Kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan yang dilakukan pemenang tender atau kontraktor diwilayah Kabupaten pesisir barat (Pesibar), Propinsi lampung  menjadi sorotan berbagai kalangan karena dinilai banyak proyek dikerjakan asal jadi.

Menyoroti banyaknya proyek pembangunan yang ada dikabupaten pesisir barat ,tanpa terpasang plang nama proyek seperti proyek pembangunan  kantor, siring, pembangunan MCK sekolahan dan bangunan lainnya itu sama sekali tanpa plang proyek.“ Bagaimana pengawas maupun masyarakat bisa mengontrol apabila papan proyek tak di pasang oleh kontraktor, ” artinya “ Mau bermain-main alias dapet keuntungan besar ” dalam pelaksanaan pembanguna proyek tersebut.

Diungkapkan  Masyarakat pesibar yang gak mau disebutkan namanya di EditorLambarCom, Ia mengatkan pejabat yang paham mengenai proyek saja tidak bisa mengawasi pelaksanaan kegiatan, lantaran proyek tidak memasang plang atau papan inform

Padahal Pemasangan plang papan nama proyek, diharuskan karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pihak pelaksana diwajibkan untuk memasang plang papan nama proyek, sehingga masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.

Dilapangan banyak temuan dan laporan Editorlambar,Mengenai proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah. Tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan,” Kita selamatkan Uang Negara yang ratusan juta maupun milyaran yang dibangun asal-asal jadi.,dari bahan material ,semen adukan besi ,batu semuanya tidak sesuai dengan RAB.

Masyarakat pesibar mendesak pihak dinas terkait agar menegur pihak rekanan yang tidak melaksanakan amanah undang-undang yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan proyek yang ada di wilayah kabupaten pesisir barat Bila perlu pihak dinas terkait dapat memberi sanksi,” tegasnya .(EditorlambarCom)