Rakor Bulanan Di Hadiri Oleh Bupati Dan Wakil Yang Bertempat Di Hotel Lumbok Seminung. - Editor Lambar | editorlambar.com

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Rabu, 28 Februari 2018

Rakor Bulanan Di Hadiri Oleh Bupati Dan Wakil Yang Bertempat Di Hotel Lumbok Seminung.

Rakor Bulanan Di Hadiri Oleh Bupati Dan Wakil Yang Bertempat Di Hotel Lumbok Seminung.

LAMBAR- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lambar mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan dilingkungan pemerintahan setempat. Acara yang di buka oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dihadiri oleh Wakil  Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, Pj. Sekdakab Lambar Akmal Abdul Nasir SH, Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Drs. Adi Utama,Asisten Bidang Perekonomian Ir.Natadjudin Amran,Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Dra. Hj.Paulina JS.MM,beserta jajarannya, Kepala OPD, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Forkopimda, Muspida,camat serta undangan lainnya. dalam arahan nya.Bupati menyampaikan kepada seluruh jajaran SKPD kabupaten lambar,untuk tetap menjalankan tanggung jawab dan terus meningkatkan kedisiplinan pegawai menuju lambar yang maju dan mandiri.Rapat Koordinasi (Rakor) Rabu (28/2),di Hotel Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

Bupati Lambar Menyampaikan Rapat Koordinasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, karena dari rapat koordinasi ini akan diketahui perkembangan pelaksanaan pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang perlu penanganan secara cepat dan tepat. Artinya permasalahan yang memang perlu penanganan secara tanggap darurat harus dilakukan secepatnya sebelum timbul permasalahan yang lebih besar lagi.
Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan, untuk tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut maka ada beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah daerah, antara lain menjamin kualitas kehidupan yang layak dan memberi kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan, melaksanakan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kompetensi dan cakap, daerah harus memiliki keunggulan kompetitif dalam iklim persaingan yang sehat.

Kemudian berkaitan dengan hal tersebut maka pengukuran pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah perlu dilakukan, agar diketahui seberapa jauh tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi dilapangan.  pengukuran ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen berbasis kinerja dalam kerangka pencapaian visi dan misi kabupaten.
Terus dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan,  tentunya akan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam periode tertentu.
Parosil  juga mengharapkan agar para organisasi perangkat daerah dapat mempertahankan prestasi dan penghargaan yang telah diraih Lampung Barat, karena semuanya ini tidaklah mudah untuk mendapatkannya dan dapat membuat program kerja, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Menghimbau agar dapat mengelompokkan para pengangguran yang ada di kabupaten lambar, sedangkan kepada Satpol PP agar dapat terus berkoordinasi dengan camat se-kabupaten lambar mengenai siskamling dan kepada para camat agar terus melaksanakan rakor bulanan ditingkat kecamatan.“ayo bergerak bersama-sama kita satukan visi dan misi untuk menuju perubahan nyata di kabupaten lambar, serta jaga persatuan dan kesatuan dalam memajukan kabupaten yang kita cintai ini”,  Ujar bupati.

Masih kata Bupati,rakor tersebut membahas beberapa permasalahan, diantaranya tentang kedisplinan yang harus terus ditingkatkan seluruh aparatur negeri sipil. pejabat dituntut untuk bertanggungjawab atas jabatan yang telah diamanahkan olehnya dan harus menjaga kedisiplinan agar dapat menjadi contoh yang baik untuk para pegawai dan masyarakatnya. selain itu, kepada para kepala organiasasi perangkat daerah dapat membuat buku absensi staf agar dapat lebih mengetahui tingkat kehadiran para stafnya.(Ir/Editorlambar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad