
PESIBAR- Kondisi keamanan Kabupaten pesibar yang tetap
kondusif tercipta berkat kerja sama yang baik antara pemerintah,dan
masyarakat.
Kondisi ini harus dipertahankan dengan peningkatan kewaspadaan
agar potensi konflik bisa diredam secara lebih dini.

Artinya pemerintah daerah bersama jajaran selalu merespon
dengan cepat, tepat dan tegas dalam menyelesaikan secara damai semua permasalahan
di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik social.
Respon yang cepat dan tepat ini dapat dilaksanakan apabila
komunikasi antarpihak dilakukan secara intensif. Selain mengandalkan seluruh
tingkatan aparatur pemerintahan mulai tingkat paling bawah desa/kelurahan dan
camat.
Dukungan optimal aparat keamanan juga sangat diperlukan yakni
POLPP,Selama ini berbagai permasalahan yang mengarah pada
terjadinya konflik sosial.
Selalu dapat dicegah dan diantisipasi secara cepat, tepat dan tegas berkat dukungan POl PP yang ada dipemerintahan hingga di jajaran paling bawah melalui komunikasi informasi yang cepat.
Selalu dapat dicegah dan diantisipasi secara cepat, tepat dan tegas berkat dukungan POl PP yang ada dipemerintahan hingga di jajaran paling bawah melalui komunikasi informasi yang cepat.
Melalui komunikasi dan informasi yang dilakukan secara
intensif dan ditindaklanjuti dengan tindakan cepat dan tepat serta kesigapan
semua pihak maka konflik yang lebih meluas selalu dapat dicegah.
Selain itu.
Tidak kalah pentingnya peran para Bupati dan
Sekda selaku Ketua Tim Terpadu tingkat daerah agar segera menyusun rencana aksi
terpadu penanganan keamanan di daerahnya dengan berpedoman pada rencana.
Artinya Bupati dan Sekda harus mengkoordinasikan pelaksanaan
peningkatan efektivitas penanganan keamanan di daerahnya. Selain itu,
mereka pun harus bekerja keras.
Menciptakan keamanan dengan keterlibatan masyarakat sesuai dengan peranan dan tanggung jawab masing-masing.
Menciptakan keamanan dengan keterlibatan masyarakat sesuai dengan peranan dan tanggung jawab masing-masing.
Puluhan Polisi Pamong Praja Kabupaten pesisir barat
(Pesibar) mempertanyakan uang makan yang dan uang belum dibayarkan selama Empat
bulan ini Mereka mendatangi Kantor pemda kabupaten pesisir barat.
“ Personil POL PP sudah bertugas dengan baik dalam mengawal selama tiga bulan ini, terus bekerja dengan
baik semoga jerih payah selama ini menjadi ladang amal,"
(9 /4/20180) yang bertempat dilapangan Apel depan kantor
pemda kabupaten pesisir barat telah terjadi aksi tuntutan dan menanyakan kejelasan.
Belum keluarnya uang makan dan uang piket untuk anggota personil satuan POL PP di kabupatenpesisir barat yang sudah Empat (4) bulan belum keluar.
Sekitar 300 anggota personil Polisi Pamong Praja (POL PP)
mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Azhari,Ir Lingga Kusuma Asisten
1 Bidang Kesejahteraan rakyat.
Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan Syamsu Hilal ,Asisten Bidang Administrasi Umum Husni Aripin,Edi Mukhtar Kepala Inspektorat serta sejumlah pejabat administrator menerima tuntutan tersebut dengan ikhlas.
Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan Syamsu Hilal ,Asisten Bidang Administrasi Umum Husni Aripin,Edi Mukhtar Kepala Inspektorat serta sejumlah pejabat administrator menerima tuntutan tersebut dengan ikhlas.
Tuntutan dari salah satu perwakilan anggota SAT POL PP
,Martin di hadapan sekda mengatakan
Kami mau menanyakan Sudah Empat bulan uang piket,uang makan
belum dibayar.
Dan Kedatangan kami kesini hanya mau minta kejelasan saja dan kapan uang makan dan uang piket kami bisa di cair kan.
Dan Kedatangan kami kesini hanya mau minta kejelasan saja dan kapan uang makan dan uang piket kami bisa di cair kan.
Sementara dari sekda dalam tuntutan POL PP tersebut
Menjawab,Sekda berterimakasih atas upaya Aksi Damai ratusan personil Pol PP
atas Keterlambatan pembayaran uang makan dan uang piket semestinya tidak perlu
terjadi.
Sekda berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan,saya
jamin bagi personil Pol PP yang menyampaikan aspirasi tidak akan
diberhentikan.
Apa yang disampaikan hari (9/4) ini akan dilaporkan kepada Bupati,yang salah bukan kalian yang salah adalah pimpinan (Kasat Pol PP).
Apa yang disampaikan hari (9/4) ini akan dilaporkan kepada Bupati,yang salah bukan kalian yang salah adalah pimpinan (Kasat Pol PP).
Meskipun hak dan kewajiban belum terpenuhi, kalian tetap
bekerja dan melaksanakan kewajiban dengan baik, tuntutan Pol PP diupayakan akan
diselesaikan dalam minggu ini juga.
Mengenai keterlambatan pembayaran uang makan dan uang piket jelas Ini menyalahi aturan.
Mengenai keterlambatan pembayaran uang makan dan uang piket jelas Ini menyalahi aturan.
Dari Sanksi apa yang akan diberikan kepada kasat Pol PP saya
masih menunggu arahan dan petunjuk dari bupati,kata Sekda.(Ir/EditprLambar.Com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar