Wakil Hadiri Rapat Paripurna Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah

PESIBAR- Wakil Bupati kabupaten pesisir barat Erlina ,SP,MH mengikuti Acara Rapat Paripurna Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.

Yang bertempat di gedung wanita krui (16/7/2018) dihadiri wakil Bupati pesisir barat,unsur forkopimda kabupaten lampung barat dan kabupaten pesisir barat.

Sekretaris daerah, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,tim ahli dan tim pakar dprd kabupaten pesisir barat .

Wakil bupati kabupaten pesisir barat ,Erlina ,SP.MH .,mengatakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2017 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan.

Dengan mempertimbangkan potensi kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolok ukur rencana strategis pemerintah kabupaten pesisir barat ,pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Harus disampaikan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun anggaran yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada dewan perwakilan rakyat daerah. 

Sebagaimana telah diamanatkan melalui undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Tentang pemerintahan daerah,yang mewajibkan presiden, gubernur, bupati, atau walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.

Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbn atau apbd kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) republik indonesia.

Masih kata Erlina Wakil bupati pesibar bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan apbd merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program ,penganggaran pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program.

Untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya sebagai bahan pertimbangan bagi kita semua,bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2017 ini, merupakan implementasi atas amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

Tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. selain itu,pada saat penyusunan apbd tahun anggaran 2017 telah mengikuti beberapa disiplin anggaran, yaitu.

Pertama, pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran; kedua, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran bersangkutan harus tertuang dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah dengan tetap memaksimalkan perolehan dana perimbangan, baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang SAH.

Selanjutnya wakil menambahkan, bahwa kebijakan belanja diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar sarana prasarana dan infrastruktur.

Sedangkan untuk alokasi anggaran dilakukan sesuai dengan pendelegasian kewewenangan pada OPD dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tetap mengutamakan akuntabilitas perencanaan anggaran pencapaian target kinerja APBD tahun 2017.

Digambarkan oleh serapan anggaran belanja daerah sebesar  rp. 811,73 milyar (delapan ratus sebelas koma tujuh puluh tiga milyar rupiah)  dari total anggaran sebesar rp. 903,19 milyar (sembilan ratus tiga koma sembilan belas milyar rupiah) atau sebesar 89,87%. sementara realisasi pendapatan daerah adalah sebesar  rp. 813,11 milyar (delapan ratus tiga belas koma sebelas milyar rupiah) dari target pendapatan sebesar rp. 823,44 milyar (delapan ratus dua puluh tiga koma empat puluh empat milyar rupiah) atau sebesar 98,75%.

Sebagaimana yang telah disusun dalam struktur apbd, bahwa pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (pad) dengan realisasi sebesar rp. 42,89 milyar (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan milyar rupiah) dari target sebesar rp. 42,89 milyar (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan milyar rupiah) atau sebesar 100,00%.

Pada realisasi pendapatan yang melampaui target adalah pada pendapatan pajak daerah sebesar 122,24% dan lain-lain pad yang sah sebesar 103,65%, sementara pendapatan retribusi daerah hanya terealisasi sebesar 53,55%. pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan terealisasi sebesar rp. 628,77 milyar (enam ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh milyar rupiah).

Dari target sebesar rp. 640,12 milyar (enam ratus empat puluh koma dua belas milyar rupiah) atau sebesar 98,23%. lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar rp. 141,44 milyar (seratus empat  puluh satu koma empat puluh empat milyar rupiah) dari target sebesar rp. 140,41 milyar (seratus  empat puluh koma empat puluh satu milyar rupiah) atau sebesar 100,73%.

Realisasi belanja terdiri dari belanja tidak langsung sebesar rp. 323,02 milyar (tiga ratus dua puluh tiga koma dua milyar rupiah) dari anggaran sebesar rp. 366,60 milyar (tiga ratus enam puluh enam koma enam puluh milyar rupiah) atau sebesar 88,11%. realisasi belanja langsung sebesar rp. 488,71 milyar (empat ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh satu milyar rupiah).

Dari anggaran sebesar rp. 536,58 milyar (lima ratus tiga puluh enam koma lima puluh delapan milyar rupiah) atau sebesar 91,08%. dari sisi penerimaan terjadi defisit anggaran sebesar rp. 10,32 milyar (sepuluh koma tiga puluh dua milyar rupiah).

Sedangkan dari sisi belanja terjadi surplus sebesar rp. 91,45 milyar (sembilan puluh satu koma empat puluh lima milyar rupiah). secara keseluruhan realisasi apbd tahun anggaran 2017 menunjukkan surplus sebesar rp. 81,17 milyar (delapan puluh satu koma tujuh belas milyar rupiah) yang sekaligus merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2017.

Demikian penyampaiaan pokok-pokok laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2017.kami menyadari bahwa belum semua harapan masyarakat maupun dprd selaku mitra kerja pemerintah daerah dapat terakomodir pada penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan. hal tersebut, disebabkan oleh kondisi yang obyektif karena adanya keterbatasan kapasitas keuangan daerah untuk mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus bertambah .

Dengan demikian diperlukan kerja keras dari semua pihak dalam rangka membangun kabupaten pesisir barat ke arah yang lebih baik, bermartabat dan berbudaya pada pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun 2017 yang lalu, tentu saja masih memiliki berbagai kelemahan. (Editorlambar.Com)