
LAMBAR- Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk
sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu
memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat
mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah
membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP.

Artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik
itu pusat maupun di daerah, harus didukung dengan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP),Manfaat SPIP tersebut yaitu mendeteksi terjadinya kesalahan (Mismanagement)
dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi dan membantu pengamanan asset
terkait dari kemungkinan terjadinya kecuarangan (fraud),
pemborosan dan salah penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi.Artinya
penerapan SPIP beserta unsurnya merupakan bentuk pengendalian organisasi dalam
mencapai tujuannya.SPIP merupakan pondasi organisasi, sehingga suatu organisasi
akan kokoh, mantap dan dapat bekerja sesuai dengan jalurnya.Salah satu bentuk
pencegahan terjadinya penyimpangan yaitu dengan menggunakan SPIP, dan ini jauh
lebih soft, efektif dan efisien, dari pada dilakukan penindakan. pelaksanaan
SPIP harus seluruh unsur dalam organisasi, baik unsur pimpinan maupun pelaksana
kegiatan,semuanya harus terlibat dan saling mendukung, termasuk perangkat
pendukungnya.
Dengan demikian,Lanjut sekdakab lambar adanya sosialisasi
dan Membangun Komintmen Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pemkab Lampung
Barat Melalui SPIP dibuka oleh Sekda Lambar Akmal Abdul Nasir, SH ,pada hari Senin (7/1/2019). Sosialisasi ini dilakukan
oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Kisyadi, SE.,M.Si.Sosialisasi yang
dilaksanakan di Aula Kagungan Pemkab Lampung Barat dihadiri oleh Asisten,
Inspektur dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lambar. ujar Akmal saat
membuka sosialisasi tersebut.
Masih kata sekda menambahkan melalui sosialisasi SPIP ini
diharapkan nantinya dapat memperkuat tim kerja di SKPD masing masing
dalam hal pengendalian pekerjaan dimana pegangannya harus sesuai
dengan aturan dan jangan sampai terpakai aturan yang sudah kadaluarsa.tujuan
dari sosialisasi ini adalah memastikan Pemkab Lampung Barat melaksanakan SPIP
dengan melaksanakan seluruh tahapan dan optimalisasi mekanisme serta
rekomendasi sesuai dengan regulasi yang ada. Pentingnya SPIP menberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, meningkatkan kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mencegah terjadinya
fraud, melalui SPIP maka kinerja pemerintah yang ada dalam dokumen RPJMD
tercapai sehingga tujuan tersebut selaras dalam pencapaian kesejahteraan
masyarakat.
Dalam Sosialisasi tersebut disampaikan bahwa salah satu
elemen SPIP adalah Penilaian Risiko, seperti yang tertuang dalam Permendagri
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 313
dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang SPIP pasal 13 yang
menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
Sehingga dengan adanya penilaian risiko di setiap OPD diharapkan akan terdapat
keselarasan vertikal (Terdapat Keselarasan Dengan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional) Dan Horizontal”Keselarasan Antara Visi, Misi,
Tujuan Dan Sasaran Kebijakan Dan Program Mendukung Terwujudnya Visi
Pimpinan Daerah”. (Ir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar