Musrenbang RKPD Tahun 2019.

Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD)Tahun 2019.

PESIBAR- Meningkatkan kerjasama yang efektif dalam konteks pembangunan daerah pesisir barat secara komprehensif dan berkesinambungan. dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk dapat mensinergikan, mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing guna mempercepat langkah dan memacu kerja nyata pembangunan daerah.

Bupati Pesisir Barat Dr.Drs H.Agus Istiqlal,S.H.,mengajak hadirin sekalian untuk dapat berlari lebih cepat lagi di tahun 2018 ini untuk pencapaian target-target di tahun 2019 mendatang, karena tantangan kedepan yang akan dihadapi semakin berat dan kompleks.bahwa rancangan awal RKPD kabupaten pesisir barat tahun 2019 ini disusun berdasarkan proses musrenbang rkpd kabupaten di kecamatan dan forum gabungan perangkat daerah kabupaten pesisir barat. rancangan awal ini juga akan kembali disinergikan dengan hasil musrenbang rkpd provinsi lampung dan musrenbangnas rkp tahun 2019.

Adapun hasil dari kesepakatan musrenbang RKPD hari ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan bagi penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas) serta rancangan apbd kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2019, perlu kita sadari bersama bahwa semua keberhasilan yang telah kita capai adalah berkat rahmat allah swt dan kerja keras serta kerjasama dari seluruh aparatur pemerintah kabupaten pesisir barat pada semua tingkatan yang didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat. hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kinerja dan prestasi.kami menyadari, disamping keberhasilan yang dicapai, tentunya masih terdapat hal-hal yang perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan baik dari sisi kebijakan, program maupun kegiatan. kita yakin dengan semangat kebersamaan dan persatuan, semua kendala dan tantangan dapat diatasi dengan baik.

Pekerjaan dan tanggung jawab kita tidaklah ringan, penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan dan anti K.K.N. harus terus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang berkualitas dan taat asas, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pelayanan kepada publik dan kesejahteraan masyarakat.(20/3) yang bertempat diGedung Wanita .Hadir dalam acara tersebut, gubernur provinsi lampung yang dalam hal ini diwakili oleh wakil bupati pesisir barat,ketua dan anggota DPRD kabupaten pesisir barat,unsur forkopimda kabupaten lampung barat dan pesisir barat, unsur forkopimda kabupaten lampung barat dan kabupaten pesisir barat,kepala bappeda provinsi lampung beserta jajarannya,sekretaris daerah, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana  dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,para camat dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat,para delegasi musrenbang RKPD dari masing-masing kecamatan se-kabupaten pesisir barat,para pimpinan organisasi masyarakat, organisasi profesi dan seluruh stakeholders kabupaten pesisir barat.

Masih kata bupati, bahwa visi kami selaku bupati dan wakil bupati pesisir barat untuk pemerintahan periode 2016-2021 adalah terwujudnya masyarakat pesisir barat yang madani, mandiri dan sejahtera. untuk itu, kepada kepala opd agar dapat menyusun program/kegiatan yang mendukung visi kami tersebut berikut dengan memperhatikan rpjmd dan renstra masing-masing OPD.pertemuan kita semua pada hari ini sangat penting untuk merancang langkah, menyusun program dan kegiatan yang lebih inovatif untuk memastikan bahwa taraf hidup masyarakat pesisir barat akan semakin baik.Bupati ingin memastikan bahwa setiap aktifitas yang diambil oleh para kepala OPD dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sdm masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir barat.ekonomi kabupaten pesisir barat harus tumbuh dengan keseimbangan antara empat poin utama, yaitu, (1) Ekonomi (2) Ekologi (3) Sosial (4) Agama dan budaya. sementara itu apbd kita terbatas, tidak semua dapat dibiayai oleh APBD kabupaten pesisir barat. diperlukan perencanaan yang matang dalam penyusunan usulan melalui penganggaran pada apbd provinsi lampung serta apbn tahun anggaran 2019. peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah harus ditingkatkan, disinilah letak pentingnya perencanaan, verifikasi, monitoring dan evaluasi dalam penggunaan dana desa. dana desa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. dana desa diarahkan untuk membangun daerah dari pinggiran, mulai dari infrastruktur fisik hingga pemberdayaan masyarakatnya. peratin harus mampu menyusun R.A.P.B.DES yang berkualitas dan terkoneksi dengan perencanaan di kabupaten sehingga pemerataan pembangunan dapat terjalin.

Kedepan kita akan lebih fokus pada peningkatan prioritas unggulan pesisir barat sebagai pemicu pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah terpencil. peningkatan sektor pertanian dan perikanan untuk ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat demi pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan usaha yang luas dengan tetap mengedepankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Selanjutnya,Bupati menambahkan,beberapa hal kepada para kepala OPD sebagai berikut ,harus proaktif dan tanggap dengan kebutuhan pembangunan masyarakat,keluaran dari sebuah kegiatan harus jelas, baik hasil dan juga manfaatnya dengan tetap mengedepankan efektivitas anggaran,mengutamakan kerja sama, meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mencari penyelesaian setiap permasalahan dan tantangan pembangunan,harus lebih proaktif mengusulkan program/kegiatan untuk pendanaan melalui apbn ke kementerian terkait,khusus kepada pemerintah provinsi lampung, kami meminta perhatian dan bantuan lebih, dalam membantu proses dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten pesisir barat. kami menyadari bahwa kabupaten kami masih memiliki banyak kebutuhan dengan keterbatasan pendanaan. sehingga kami sangat berharap agar pemerintah provinsi lampung dapat membantu untuk dapat merealisasikan program-program pembangunan di kabupaten pesisir barat. khususnya bantuan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana untuk menunjang kepariwisataan.(Ir/EditorLambar)