GMPK Angkat Bicara .

PESIBAR-Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) menyoroti polemic saat ini tidak transparan dan menimbulkan pertanyaan.

Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan,disebabkan kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan.

Koordinasi yang rendah berdampak pada kurang padu dan komprehensifnya program tersebut baik di tingkat pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan satu terobosan disektor melalui program pembangunan yang komprehensif,terintegrasi,jangka panjang dan melibatkan berbagai pihak.

Salah satu cara yang perlu dilakukan yakni dengan mengoptimalkan program yang merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten.

Untuk memperbaiki kondisi di daerah dengan  percepatan pembangunan di sector.

Dari 25 anggota dprd setempat terdiam, mata tertutup,telinga tersumba, keresahan warga masyarakat tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

Hukum pun bagaikan hujan seadanya.pemda setmpat ogah-ogahan korupsi manipulasi menjadi tren gaya hidup sesuai zaman,katanya.

Sekretaris GMPK propinsi lampung,Ali Ardha mengatakan kepada Koran ini,apakah 25 anggta dewan kita tidak membaca UU Otonomi Baru dan Sudah brapa P.A.D pesibar.

Masih kata ali Ardha menambahkan diStiap tahun kabupaten pesisir barat (Pesibar) devisit anggaran,kenapa smua itu terjadi. 

Seetlah Tim GMPK lampung mengadakan riset selama satu bulan penuh, dibawa pimpinan ir.sudarno, dengan 2 anggotanya yaitu DR.Ir.Mustofa kamal,dan Drs.MHD Sarnubi SH.

Dari hasil rises yang cukup signipikan itu menjadi tolak ukur apakah kabupaten pesisir barat (Pesibar )tinggal nama atau pesibar terseok-seok,atau bubar tinggal nama.kata sekretaris.

Secara akurasi yang terjadi di pesibar tersebut, peningkatan P.A.D nya tidak ditemukananggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) nya stiap tahun.

Artinya devisit/berkurang,kena apa semua itu terjadi,apakah sallah satu masalahnya daerah tersebut tidak memperdulikan P.A.D nya .

Mau meningkat atau tidak pokoknya yang ditemukan investor tidak berminat masuk di pesibar,Bukan karna kabupaten pesibar tersebut karna memiliki sumber kekayaan alam.

Dan bukan karna tidak memiliki sumber wisata yang indah,demikian ekonominya cukup mapan apa bila lebih di kembangkan lagi.

Lanjut sekretaris masalah yang terjadi investor yang sudah ada izinnya tidak di perpanjang mau masuk dipersulit.

Yang  izinnya tidak di perpanjang diduga kuat pajak mereka masuk dikantong pribadi oknum penjabat setempat.

Contohnya saja tambah udang,prusahaan jalan terus tapi izin tidak diperpanjang.anehnya juga tambah Ali KCMU Pun izinnya tidak di keluarkan berikut salah satu SPBU.

Masih kata sekretaris GMPK ,ada 9 titik lokasi yang akan di kontrak prusahaan indomart mereka akan memperluas jaringan mereka di kabupaten pesir barat tersebut.

Namun baru ada 3 yang sudah selesai persyaratannya sudah di boikot oleh pemda setempat.

Demikian juga dengan kehadiran PT indah permata,utk menanamkan sahamnya dibidang wisata alam perbukitan.

Wisata alam di pesisir pantai,terjadi tawar menawar degan oknum penjabat setempat hingga mencapai Miliaran rupiah.sementara belum berbuat apa -apa.

Belum lagi atas rencana CV JAYA ABADI PERKASA,yang akan menanamkan sahamnya tentang pembuatan abu batu,juga tidak  mendapat respon dari pejabtat setempat.

Artinya, cukup banyak  investor melirik pesibar karna melihat keindahan alamnya yang terkenal dengan damar mata kucing.

Sehingga sangat disayangkan pemerentah setmpat hanya memiliki  pemikiran yang kerdil tidak peka melihat pesibar kedepan.

Hal tersebut apapun yang kita lakukan akan sangat tidak berarti karna kita hanya sebagai rakyat jelata.

Namun apabila kita bersatu dan tangguh dalam perjuangan insya allah pesibar tidak akan kembali kepada lampung barat sebagaimana yang tercantum dalam UU otonomi baru.

Didalamnya salah satu pasal apabila otonomi baru tersebut tidak bisa meningkatkan P.A.D.nya,maka akan menjadi beban Negara maka dari itu,layak di kambalikan kepada kabupaten induknya.

Hal ini yang harus kita bersama sama menghindarkannya,mengingat begitu rumitnya serta susahnya saat kta akan misah dari lambar saat itu.

Mari kita bergandeng tangan demi pesibar yang kita cintai,juga dewan perwakilanrakyat daerah (DPRD)  kita tidak berpikir sejauh mana Alias pembiaran.

Demikian juga pemda hanya memikirkan keuntungan dimasing masing sector,siapa lagi yang harus berpikir selain kita dari masyarakat pesibar.

Satu-satunya jalan kita harus bergerak cepat untuk tumbangnya rezim otoriter ini dan rezim korupi, dan rezim yang tidak pernah berpikir dampaknya kedepan atas perbuatan mereka sendiri.

Kata sekretaris GMPK Propinsi lampung,Ali Ardha. (Ir/EditorLambar.Com)